PWNU DKI Tolak Deklarasi Dukungan Calon Ketum PBNU: Muktamar Bukan Pilkada, Semua adalah Kiai Kita

PWNU DKI Tolak Deklarasi Dukungan Calon Ketum PBNU: Muktamar Bukan Pilkada, Semua adalah Kiai Kita

Isu terkait calon ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai ramai dibicarakan jelang digelarnya muktamar ke 34 NU yang akan dihelat di Bandar Lampung, Desember tahun ini. Beberapa nama mulai mencuat. Dua di antaranya yakni KH Said Aqil Siraj dan KH Yahya Cholil Staquf. KH Said Aqil Siraj adalah calon petahana yang sudah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU selama 2 periode.

Sedangkan Yahya Cholil Staquf atau biasa disapa Gus Yahyakini menjabat Katib Aam PBNU. Di jabatan publik ia pernah menjabat Jubir Gus Dur hingga Wantimpres Jokowi di 2018. Gus Yahya merupakan kakak dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas (Gus Yaqut).

Meski muktamar baru akan digelar sekitar 2 bulan lagi, sejumlah Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang NU sudah mulai mendeklarasikan dan menyatakan dukungannya terhadap para calon ketua umum itu, termasuk untuk Kiai Said maupun Gus Yahya. Namun, hal serupa tidak dilakukan oleh Pengurus Wilayah NU DKI Jakarta. Ketua PWNU DKI Jakarta, Syamsul Ma'arif menolak melakukan deklarasi dukungan terhadap salah satu calon.

Ia juga meminta PWNU maupun PCNU di seluruh wilayah tak melakukan deklarasi deklarasi kepada salah satu calon yang akan maju. Menurut Syamsul Ma'arif, hal itu tidak etis dilakukan karena muktamar bukanlah ajang seperti Pilkada atau Pilpres. PWNU DKI, dikatakan Syamsul, tidak akan melakukan deklarasi dukungan kepada salah satu calon.

"Ini untuk menghindari gesekan gesekan psikologis. Semua kiai harus kita hormati marwahnya. Kalau kita dukung si A, aduh itu perasaannya bagaimana?" kata Syamsul. Syamsul menambahkan Muktamar NU nanti sebaiknya tak memprioritaskan soal calon Ketum PBNU belaka. "Muktamar yang akan datang harus berkualitas dan bermartabat. Itu yang harus didahulukan," katanya.

Berkualitas maksud Syamsul yakni bagaimana NU bisa memberikan putusan dan rekomendasi yang sangat berharga bagi bangsa dan negara. "Misalnya bagaimana peran NU dalam segi ekonomi. Ini kan pasca pandemi ekonomi sedikit banyak akan ya goncanglah. Nah bagaimana pemulihan ekonomi itu NU harus punya konsep," tambahnya. Sedangkan bermartabat, dikatakan Syamsul, yakni jangan sampai terjadi konflik dalam muktamar nanti

"Seperti di Jombang itu kan kesan orang negatif, karena dijadikan ajang untuk perebutan kekuasaan. Ini harus didahulukan bahwa muktamar ke depan itu harus berkualitas dan bermartabat," ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.