Pemerintah Arab Saudi memberikan lampu hijau untuk kedatangan jemaah umrah asal Indonesia. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mengungkapkan, dua hal yang membuat pemerintah Arab bisa menerima kedatangan jemaah umrah. "Pertama, kata dia, melalui pembahasan yang cukup lama dan intens melalui lobi, baik pada level menteri luar negeri, menteri agama, dan juga menteri kesehatan.
Kasus Covid 19 di Indonesia terus menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid 19, tambahan kasus Covid 19 mulai turun dalam kurun Agustus Oktober 2021. Bahkan, beberapa hari lalu terdapat 15 provinsi yang nihil kasus kematian. Menurut Wamenag, waktu pemberangkatan pertama jemaah umrah menunggu pelaksanaan teknisnya selesai.
Ia menjelaskan Kementerian Agama akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan serta dengan otoritas terkait di Arab Saudi mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut. "Dalam waktu dekat bapak Menteri Agama akan melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi untuk melakukan koordinasi maupun komunikasi dengan otoritas Arab Saudi, semoga kehadiran Menteri Agama tersebut dapat mempercepat kepastian penyelenggaraan ibadah haji dan umrah," katanya. Wamenag mengungkapkan beberapa hal yang disampaikan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta pada 8 Oktober 2021.
"Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jemaah umrah Indonesia," katanya. Kemudian, lanjut dia, komite khusus di Kerajaan Saudi Arabia sedang bekerja saat ini guna meminimalisir segala hambatan yang menghalangi kemungkinan tidak dapatnya jemaah Indonesia untuk melakukan ibadah umrah. "Untuk ke depannya kami sangat berharap ibadah haji juga sudah mulai buka," katanya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengharapkan Pemerintah Arab Saudi segera memberikan izin penerbangan bagi jemaah umrah dari Indonesia.
"Ya kita berharap lebih cepat ya. Mudah mudahan sudah selesai itu. Sudah ada penerbangan dalam satu bulan ke depan, atau bahkan lebih cepat," ucap Hilman, saat live Instagram bersama IDN Times, Selasa (12/10/2021). Hilman mengatakan Pemerintah saat ini terus mempersiapkan beberapa teknis pemberangkatan jemaah umrah dari Tanah Air. Persiapan, kata Hilman, juga perlu dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
"Ada kesiapan teknis di kita, penyelenggara termasuk PPIU dan travel haji dan umrah yang memberikan layanan. Mereka siap, kita juga sistemnya siap yang diatur pemerintah dan juga jemaahnya siap," kata Hilman. Para jemaah juga, menurut Hilman, harus mempersiapkan diri menjalankan protokol yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi. Hilman mengatakan, nota diplomatik Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia belum memberikan gambaran secara detil mengenai persyaratan serta protokol yang harus dijalani oleh jemaah dari Indonesia.
"Masih umum sifatnya, tapi sudah ada gambaran umum seperti karantina. Itu sudah dikasih tahu," katanya. "Detilnya belum ada. Pemerintah mendalami dalam beberapa hari ke depan untuk memastikan panduannya seperti apa, protokolnya seperti apa. Modelnya seperti apa, persyaratan, dokumen," kata Hilman. Hilman mengatakan nota diplomatik tersebut adalah tindak lanjut surat yang dilayangkan Pemerintah Indonesia terkait umrah.
"Itu ada pemberitahuan kemungkinan diberlakukannya prokes yang harus dipatuhi. Kemungkinan adanya karantina, tapi tidak detail," ujar Hilman.
